Rabu, 23 September 2020

Covid 19 Mewabah, Bupati Pelalawan Utamakan Kesehatan Masyarakat

TOPRIAU - Keberadaan Pelalawan sebagai daerah penyangga Kota Pekanbaru yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar( PSBB) ,melihat dari angka kasus yang ada di Daerah Kabupaten Pelalawan  dari empat           orang yang positif , dua pasien dinyatakan sembuh, ODP mencapai seribu lebih  serta PDP hanya 19 belum bisadikatakan zona aman , karena ODP kurvanya masih meningkat maka kemenkes RI menetapkan daerah Pelalawan ini sebagai daerah transmisi lokal alias zona merah.

Dalam penanganan pencegahan secara maksimal covid 19 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan jauh hari telah mengantisipasi untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dari segala aspek secara mendalam .

Bupati Pelalawan HM Harris dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) menyampaikan bahwa dalam menjaga dan menciptakan situasi yang aman dan kondusif kita terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengantisipasi merebaknya wabah Covid 19 di daerah ini dengan mengimbau dan mengajak masyarakat agar selalu mengikuti anjuran pemerintah serta menjalankan protokoler keshatan dalam upaya memutus mata rantai virus Covid 19 ini.

“Dalam hal ini kita dari pihak Pemkab Pelalawan tetap memprioritaskan perhatian terhadap dampak wabah virus ini , terutama tentang ekonomi sosial dan lainnya , untuk melakukan ini perlu kita tingkatkan rasa kebersamaan terutama tentang bantuan sosial , yang mana dalam hal ini kita minta pihak Perusahaan maupun ormas ataupun politik saling bahu membahu untuk membantu masyarakat”, paparnya.

Terkait dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menurut Haris dirinya setuju saja asàlkan sesuai dengan kajian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, pihaki kabupaten kota hanya mengikuti apa yang telah diputuskan oleh pihak Provinsi, kalau Provinsi  yang menetapkan dan kajiannya dari Provinsi dirasa itu lebih matang termasuk dàlam menanggulangi resiko sosial, ekonomi , dan segala macamnya terang haris usai mengikuti Video Conference dengan Gubernur Riau H Syamsuar dalam menyikapi persoalan penerapan PSBB sebagai upaya  pemutusan mata rantai penularan  covid  19 .

Pemerintah Pelalawan menyetujui dan menerima kajian  yang dilakukan oleh Pemprov setelah melihat di dalam Vidcon   Gubri H Syamsuar menjelaskan bahwa Kementrian Kesehatan RI  telah menetapkan Kabupaten Pelalawan termasuk dalam Zona Merah  atau transimisi lokal penyebaran virus corona  ( covid 19).

“ Dari data yang ada, Pelalawan merupakan daerah Zona berbahaya yang ke tiga di wilayah Riau , namun kalau dilihat dari angka penanganan penyebaran covid 19 Pelalawan boleh dikatakan cukup baik karena tren kurvanya yang menurun untuk pasien positif covid 19  empat  pasien  , berdasarkan hasil test  lab swab dinyatakan negatif dan sembuh dari wabah Corona , adapun lima orang yang meninggal  dari PDP  hasil swabnya juga dinyatakan Negatif”, terang Haris.

Berdasarkan keterangan  kementrian kesehatan RI kepada Khalayak ramai tentang daerah yang terjangkit  virus corona dan termasuk dengan daerah transmisi lokal , di Riau  sudah menjadi empat  yakni Kota Pekanbaru , Dumai , Kampar dan terakhir disusul oleh Pelalawan , maka H Syamsuar menyampaikan dalam vidio conference nya kepada Bupati Pelalawan H M Haris yang di dampingi  oleh Forkopimda dan para pejabat dilingkungan Pemkab  Pelalawan bahkan Gubri langsung mengatakan Pelalawan , Kampar  adalah Penyangga Ibu Kota Pekanbaru sudah masuk dalam Zona merah.

“ Istilah Transmisi lokal adalah dimana penyebaran virus Covid19 tidak lagi dari masyarakat luar akan tetapi sudah dari masyarakat  daerah itu sendiri”, tutur Syamsuar.

Bupati Pelalawan H M Haris  sebelumnya sudah menyatakan  niatnya untuk mengusulkan dengan membuat proposal penerapan  Pembatasan Sosial Berskala Besar ke Pemerintah Pusat melalui Kemenkes RI bagi daerah ini , karena PSBB ini  adalah sebagai upaya penanganan lebih ketat yang disertai dengan sanksi , jadi tidak hanya dengan imbauan lagi  karena nyawa manusia  lebih berharga ketimbang dampak ekonomi  atas diberlakukannya usulan ini nanti.

Kita berprinsip nyawa masyarakat lebih berharga ketimbang dampak ekonomi adalah nyawa tak bisa dicari   ekonomi sangat bisa dicari    jadi setelah rapat dengan melibatka. Forkopimda  kita akan mengusulkan di berlakukan  PSBB. Pengajuan proposal akan kita usulkan setelah usai pembahasan  dengan pihak pihak terkait”, papar Haris .( adv )