Jumat, 15 Desember 2017

BP2D DPRD Riau, Konsultasi Peraturan Mendagri No.80 Th. 2015 ke DPRD Semarang

TOPRIAU,PEKANBARU - Panitia Khusus (Pansus) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan ke DPRD Kota Semarang, Selasa (28/11) lalu. Kunjungan ini menkonsultasikan mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Th. 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Rombongan BP2D DPRD Provinsi Riau ini diketuai oleh Sumiyanti didampingin wakil Ketua Pansus dan anggota pansus lainnya. Dalam kesempatan tersebut bertemu langsung dengan Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Kurniasih. Rapat ini membahas analisis rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

"Adanya Regulasi yang baru dari Kemendagri no 80 ini, misalnya dulu kita tidak ada fasilitas dan diperaturan yang baru sudah ada fasilitas. Didalam perda tersebut sebelum diselesaikan kita harus lakukan fasilitas ke Mendagri," katanya.

Selanjutnya, Kehadiran Pansus DPRD Provinsi Riau ini juga membahas Tentang Perubahan Peraturan Daerah dan Penyusunan Ranperda RPJMD. Sehingga Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah Sesuai Permendagri No 80 Tahun 2015 hanya menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang ada, bahkan tidak banyak berubahan akan tetapi penguatan-penguatan pembentukan peraturan daerah tersebut.

"Misalnya dalam melakukan kajian dan pembahasan ranperda yang akan diusulkan. Jadi hanya menyesuaikan pasal-pasal, kalau terjadi perubahan tidak boleh diatas 50 persen. Seperti fasilitas, kemudian nomor registrasi (Norek) yang dulu diberikan oleh pemerintah daerah, untuk sekarang norek perda kita diberikan oleh kementerian dalam negeri" ungkap Sumiyanti

Sehingga dengan dilakukannya kunjungan ke Kantor DPRD Semarang ini, DPRD Riau akan dapat manfaat dan cara untuk mengontrol ke Mendagri terhadap pejalan sebuah Perda.

"Sebenarnya dalam tahap koordinasi dan kontrol saja terhadap Perda-perda tersebut. Jangan seperti yang sudah-sudah banyak yang dibatalkan oleh Kemendagri, sekarang setelah MK tidak boleh dibatalkan sepihak akan tetapi yang membatalkan hanya daerah sendiri. Itu yang mendasari supaya ketika perda ini sudah dibahas, tidak ada lagi hal-hal yang salah," ujarnya.

Polikistik Partai Golkar ini menjelaskan Riau sebenarnya sudah lebih maju selangkah di bandingkan kota Semarang. "Nah, kita membandingkan ternyata kita sebenarnya selangkah lebih maju dari mereka dalam pembahasan perda ini. Cuma kita hanya melihat apa saja yang mereka berubah dan apa saja yang mereka cantumkan sesuai dengan peraturan pemerintah no 80 tersebut," papar Sumiyanti.

Dengan dilakukannya kunjungan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi setiap anggota DPRD dalam rangka memahami setiap aturan-aturan yang terus mengalami perubahan. Tatacara pembentukan daerah dengan adanya regulasi yang baru dari Kemendagri PP 80 tentang produk hukum daerah.

"Kita bisa menyempurnakan apa yang menjadi penguatan pada mereka seperti di Kalimantan pada perda-perda yang tidak selesai pembahasannya di DPRD, bisa diambil alih oleh badan peraturan daerah, mereka mempunyai pasal seperti itu sebagian penguat. Selama ini kalau tidak selesai diinisiator, pemerintah daerah atau legislatif tidak bisa dilanjutkan," harap Ketua BP2D DPRD Provinsi Riau dan juga Ketua pansus perubahan Perda.(TR/Adv/GP)