Senin, 20 November 2017

DPR RI Kunjungi Riau Terkait RUU Pemajuan Kebudayaan

TOPRIAU, PEKANBARU - Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau terkait RUU Pemajuan Kebudayaan, di Gedung Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau, Kamis (6/4).

Turut hadir dalam rombongan Komisi X DPR RI ini antara lain Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih, Jamal Mirdad, Reni Marlina Wati, Puti Guntur Soekarno, Venna Melinda, Arzetty Bilbina Setyawan dan beberapa anggota Komisi X DPR RI lainnya, serta Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid.

Rombongan ini kemudian disambut oleh Asisten I Setdaprov Riau Ahmadsyah Haroffie, Plt Kepala Dinas Kebudayaan Yoserizal Zein dan Ketua LAM Riau Al-Azar.

Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menyampaikan bahwa RUU Pemajuan Kebudayaan ini penting bagi pihaknya sebelum nanti akan dibahas dengan tim perumus dan disahkan menjadi UU.

“Maksud dan tujuan dari RUU Pemajuan Kebudayaan yaitu membuka ruang dan akses kepada Pemerintah daerah, akademisi, budayawan, maestro, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk memberikan masukan terhadap draft RUU tentang Pemajuan Kebudayaan dan Sistematika RUU Pemajuan Kebudayaan yaitu Ketentuan Umum, Pemajuan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang, Pendanaan, Penghargaan, Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup,” ujarnya.

Lebih lanjut Abdul Fikri Raqih menjelaskan bahwa RUU Pemajuan Kebudayaan ini memiliki definisi yaitu Kebudayaan, Kebudayaan Nasional Indonesia, Pemajuan Kebudayaan, Objek Pemajuan Kebudayaan, Strategi Kebudayaan.

Asas dari RUU ini yaitu Toleransi, Keberagaman, Kelokalan, dan Lintas Wilayah. Sedangkan tujuan dari RUU Pemajuan Kebudayaan ialah memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kesejehteraan rakyat. Sementara objek dari RUU Pemajuan Kebudayaan adalah Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Lokal, Teknologi Lokal, Seni.

“Pada saat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebudayaan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undangan-undangan ini. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan”, tutup Abdul Fikri Faqih. (TR/MCR)