Minggu, 19 November 2017

Tahun Ini Pemprov Riau Tak Anggarkan Dana Desa

TOPRIAU,PEKANBARU - ‎Pemerintah Provinsi Riau tahun ini tidak menganggarkan lagi dana desa di Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Riau. Alasannya karena adanya pengurangan APBD akibat turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) disektor minyak dan gas.

Informasi ini disampaikan Kepala BPM Bangdes Provinsi Riau, Sudarman kepada wartawan, Rabu (24/2/2016). Meski demikian, kata dia, dana desa yang bersumber dari APBN tahun ini untuk Riau meningkat dua kali lipat.

"Kalau di APBD Riau tahun ini tidak dianggarkan, karena dana DBH kita menurun. Begitu juga untuk di APBD Perubahan juga belum bisa dipastikan apakah masih dianggarkan atau tidak," ujarnya.

Diterangkan Sudarman, dari anggaran APBN tahun ini, Riau mendapatkan dana desa Rp900 miliar, dimana dana itu meningkat dari sebelumnya Rp450 miliar. Peningkatan anggaran dana desa ini memang merata secara nasional, meningkat dua kali lipat.

Untuk penerima sendiri di Riau, sambung Sudirman ada sebanyak 5.992 desa, penyalurannya akan dilakukan tiga kali tahap dari Rp900 miliar anggaran Pemerintah Pusat itu.

"Kalau angkanya setiap desa itu bervariasi, tergantung jumlah penduduk dan luas serta jangkauan daerahnya. Tapi pada tahun 2015 itu dana dari APBD setiap desanya Rp500 juta per desa," paparnya. ‎

Sedangkan teknisnya sendiri tahun 2016 ini masih menunggu Juknis dan Juklaknya dari Pemerintah Pusat. Namun yang jelas, lanjut Sudirman, selama ini penyalurannya anggaran dari pusat langsung ditransfer ke rekening Kabupaten dan Kota.

"Nah, nanti Kabupaten dan Kota yang akan menyalurkan langsung ke seluruh desa. Jadi tidak melalui Provinsi," katanya lagi.

Untuk penerapannya selama ini, menurut Sudarman, dari hasil pelaporan yang dilakukan setiap kepala desa sudah tepat sasaran. Kecuali masih ada dua desa yang belum melakukan laporan yakni satu desa di Indragiri Hulu dan satu desa di Rokan Hilir.

"Karena desa itu belum punya perangkat. Makanya belum ada laporan untuk penerapan dana desanya. Yang jelas penerapannya sudah sesuai dengan aturan yang ada, dimana 70 persen untuk pembangunan fisik dan 30 persen untuk pemberdayaan," tandasnya. TR