Kamis, 15 November 2018

Riau Alami Tunda Bayar DBH, Deputi Ops SKK Migas Kaget

TOPRIAU, PEKANBARU - Deputi Operasional SKK Migas, Fatar, kaget kalau Provinsi Riau ternyata mengalami tunda bayar terhadap DBH (Dana Bagi Hasil) dari penerintah pusat.

Menurutnya hal ini seharusnya tidak terjadi karena penyalurannya sudah tersistem secara otomatis begitu minyak sudah terjual.

"Terus terang saja, kami agak kaget juga.  Kok DBH yang seharusnya sudah otomatis, begitu sudah dijual migasnya, ada residunya, dipotong dengan biaya operasional dan produksi maka secara otomatis DBH sudah dibagi. Ini input bagi kami dan berjanji akan ditindaklanjuti,"  kata dia, Kamis (1/11/2018) dalam menjawab pertanyaan saat pertemuan Pemprov Riau dengan Komisi VII DPR RI dalam reses masa Persidangan I tahun Sidang 2018-2019.

Lebih jauh diakui oleh Fatar, Provinsi Riau merupakan daerah yang produksi minyaknya yang terbesar secara nasional yang mencapai 70 persen.

Kata dia, maka tentu DBH nya juga cukup besar yang jika terjadi tunda bayar tentu sangat berpengaruh besar terhadap keuangan di daerah.

"Sepulang dari sini, kami akan bicarakan dengan tim dan kami berjanji akan koordinasikan ke Kemenkeu," kata dia.

Sementara itu Ketua Komisi VII DOR RI, M. Nasir saat dikonfirmasi setelah pertemuan mengatakan, persoalan ini akan ditindaklanjuti dengan secepatnya agar DBH segera disalurkan.

"Kita nanti akan undang Pemprov Riau, daerah kabupaten/kota penghasil, Dirjend Keuangan, dan SKK Migas untuk dirapatkan di Komisi VIII DPR RI," kata dia.

Sementara itu saat dikonfirmasi lagi berapa besaran tunda bayar DBH tetungkap berdasarkan dari hasil peremuan yang dilakukan, Nasir menyebutkan untuk tahun 2017 ada sekitar Rp 1,7 triliun sedangkan yang selisih perhitungan ada sekitar Rp 2 triliun.

Kata dia, dana ini untuk segera diberikan karena pusat sudah mengambil hasil migasnya tapi pembayarannya belum diberikan. (TR/MCR)