Jumat, 13 Desember 2019

Sidang Perkara "Penggelapan Harta Dalam Keluarga" di PN Dumai, Kuasa Hukum Terdakwa Hadirkan Saksi Ahli Pidana.

TOPRIAU, DUMAI - Sidang lanjutan dalam perkara penggelapan harta dalam keluarga terus bergulir dengan terdakwa Azwar Hamdani alias Abeng yang di laporkan istrinya di Pengadilan Negeri Kls II A Dumai.

Pada sidang kali ini, dengan agenda sidang menghadirkan saksi ahli bidang pidana dari Universitas Riau, DR Herdianto SH, M. hum dan sebelumnya kuasa hukum terdakwa sudah menghadirkan tiga orang saksi lainnya.

Acara persidangan tersebut, di pimpin ketua majelis hakim Hendri Tobing SH didampingi  dua hakim anggota Naibaho Nahak SH dan Alfon  Desbertus SH serta JPU dan Kuasa hukum terdakwa Casaroly Sinaga SH cs, Kamis (28/11/2019).

Dalam kesaksiannya Saksi ahli memberikan keterangan  dari pertanyaan kuasa hukum terdakwa terkait seputar perkara penggelapan harta dalam keluarga bahwa "status perkara itu seharusnya masuk dalam perkara perdata bukan perkara pidana.

Sedangkan mengenai isi perjanjian kesepakatan yang menjadi objek dalam perkara itu menurut saksi ahli perjanjian tersebut cacat hukum karena di buat bukan langsung di hadapan pejabat notaris.

" Nah seperti yang saya terangkan tadi. Bahwa pihak penyidik punya wewenang untuk mempersangkakan dan Jaksa Penuntut Umum juga punya hak dan wewenang untuk mendakwa seseorang atau kelompok, Karena sangkaan dan dakwaan mereka itu  masih bersifat dan menjalankan asas praduga tak bersalah. Dan pihak Majelis persidangan lah nantinya yang akan  memutuskan, apakah tersangka itu di vonis bebas atau di penjarakan." Ujar DR Erdianto SH M.Hum memperjelas keteranganya.

Tapi  saat ditanya apakah alat bukti "surat perjanjian yang di duga cacat hukum" bisa mempidanakan seseorang ?." Maaf karena yang menjatuhkan vonis seseorang terdakwa masuk pidana atau tidak adalah Majelis Hakim persidangan, itu berpulang kepada hati nurani Majelis nya." Ujar DR Erdianto SH M.Hum mengakhiri pendapatnya menjawab Cassarolly Sinaga SH.

Sementara JPU menyakini perjanjian perdamaian yang di waarmeking/ atau yang didaftarkan ke Notaris adalah bentuk pengesahan Notaris sebagaimana dimaksud putusan MK No 69 Tahun 2015, padahala ahli pidana yang juga anggota Majelis Pengawas Notaris menegaskan bahwa waarmeking/ pencatatan, BUKAN MERUPAKAN PENGESAHAN.

"dari keterangan ahli pidana itu,sudah perjanjian harus dibuatdibuat para pihak dalam keadaan bebas, seimbang. Faktanya terdakwa sedang dalam rutan, istrinya dalam keadaan bebas.tentu saja perjanjian itu cacat hukum, ujar casaroly

Sebelumnya kuasa hukum terdakwa juga sudah menghadirkan tiga saksi meringankan terdakwa. Sidang selanjutnya dengan agenda  pembacaan tuntutan yang di gelar pada tanggal 3 Desember 2019 mendatang.

*Dekatra