Rabu, 19 Pebruari 2020

Imigrasi Kelas II TPI Dumai Mencanangkan Zona Integritas

TOPRIAU, DUMAI - Pejabat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai, Provinsi Riau, Selasa, (11/02/2020) mencanangkan Zona Integritas pelayanan paspor dan dokumen keimigrasian lainnya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani di kantor Imigrasi Dumai dengan penanda tanganan  Komitmen  Bersama.


Pencanangan Zona Integritas itu dipimpin langsung Kepala Kantor Imigrasi Dumai, Gelora Ginting disaksikan Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Riau, Mujiyono, Kapolres dan perwakilan kepala Kejaksaaan Negeri serta perwakilan ketua PN, Kodim 0320 serta Lanal Dumai juga Forkominda  diwakili staf ahli pemerintahan kota Dumai.


Ginting mengatakan penerapkan Zona Integritas itu diharapkan dapat menjadikan kantor pelayan publik ini menjadi wilayah bebas dari praktik korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Dalam penerapan Zona Integritas, diharapkan instansi terkait menjadi saksi berperan mengawasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya Zona Integritas menuju WBK/WBBM.


"Saya meminta kepada seluruh pegawai Imigrasi sebagai aparatur negara mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat tanpa adanya sedikitpun tindakan diskriminatif dan hal-hal yang bisa memberatkan," jelasnya.
Dengan pelayanan yang baik, diharapkan tidak ada kesan negatif terhadap pegawai Imigrasi Dumai dalam menjalankan tugas kepada masyarakat kota Dumai.


Jika ada pegawai Imigrasi Dumai yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan semangat pencanangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, diharapkan dapat diberikan masukan kepada pihaknya untuk dilakukan pembinaan dan sebagai bahan evaluasi perbaikan pelayanan publik, jelas Gelora Ginting.


Sementara Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Riau, Mujiyono, mengatakan penetapan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari praktik korupsi yang dicanangkan di Kantor Imigrasi Dumai ini merupakan langkah konkret untuk mewujudkan WBK/WBBM.


Pencanangan WBK ini merupakan implementasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2012 tentang pedoman umum pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.


Hal ini sejalan dengan program percepatan reformasi birokrasi sebagai upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparatur.
"Program tersebut dapat mendukung komitmen Imigrasi Dumai dalam mewujudkan birokrasi yang berintegritas tinggi, transparansi dan akuntabilitas aparatur sebagai bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," terang Mujiyono

TR,/DK