Selasa, 31 Maret 2020

PPNS Kemenkumham 'Preteli' Perusahaan Berizin Menkominfo dan KPI serta Taat Bayar Pajak

TOPRIAU, PEKANBARU - Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kementerian Hukum dan HAM menggeledah, menginterogasi dan 'mempreteli' properti dua perusahaan pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaraan (IPP) yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) atas rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia.


Kedua perusahaan yang 'digarap' Kemenkum HAM itu berada di Pekanbaru dan Dumai. Mereka datang ke dua lokasi itu pada Kamis (27/2/2020) lalu.


Pantauan wartawan di kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau Kamis petang itu, seorang laki-laki mengenakan baju kaos merah yang diduga kuat dari perusahaan yang 'digarap' Kemenkum HAM, memperlihatkan bagian lengan bawah kirinya yang memar merah sepanjang sekitar 15 sentimeter. Bagian pelipisnya juga terlihat memar.
Menurut keterangan dihimpun, beberapa karyawan perusahaan berizin itu juga turut dibawa ke Kantor Kemenkum HAM Riau dan dimintai keterangan. Beberapa di antaranya pegawai perempuan.


"Saat penyidik datang, pegawai semua dibentak-bentak dan diperlakukan seperti kriminal kelas kakap," ungkap salah seorang pegawai perusahaan itu kepada wartawan.


Terpisah, Kepala Sub Direktorat Penindakan Dan Pemantauan Direktorat Penyidikan Dan Penyelesaian Sengketa Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI, Ronald Lumbuun yang ditemui di Kantor Kemenkum HAM Riau Kamis petang, membantah adanya penyidik yang memukul pemilik perusahaan berizin IPP dan membayar pajak ke negara itu.


"Tidak ada kami memukul. Tadi ruangan kantor itu siang banyak orang, jadi kami bawa dia ke dalam ruangan kadiv. Namun ruangan kadiv di dalam terkunci. Di sana ada lorong. Untuk kepentingan penyelidikan kami tahan dia di lorong yang kedua ujungnya ada pintu berkunci," jelas Ronald.


Ditanya mengenai adanya memar di lengan pria berbaju merah itu, Ronald akhirnya mengakui memang saat di kantor Kemenkum HAM Riau siang itu, ia menarik tangan Hadi untuk masuk ke salah satu ruangan. 
Menurut Ronald, hal itu ia lakukan karena pemuda itu menurut dia tidak kooperatif kepada penyelidik.

Foto/ detik.com
Menenai penyelidikan itu, Ronald membenarkan ia bersama tim penyelidik turun ke Pekanbaru. Tim itu juga didampingi personel dari Mabes Polri. Perkara yang sedang ia selidiki adalah dugaan pelanggaran UU Hak Cipta. Ronald mengakui ada yang melaporkan dua perusahaan itu ke Kemenkum HAM Desember 2019 lalu.
"Kami kan PPNS, jadi undang undang mengatur bahwa PPNS itu didampingi Pengawas," jelas Ronald.(*)


Sumber : www.urbannews.id