Senin, 24 September 2018

Hakim PN Dumai Vonis Bebas Tiga Sindikat Penyelundupan Manusia, Tuntut 7,6 Tahun JPU Pikir-pikir Ajukan Banding

TOPRIAU,DUMAI-Majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Dumai, Riau, memvonis bebas tiga terdakwa kasus penyeludupan manusia (people smuggling). Vonis bebas majelis hakim tersebut dibacakan hakim ketua Firman Khadafi, dalam agenda sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Dumai.

Firman Khadafi menyebutkan unsur melawan hukum tindak pidana peyeludupan manusia yang disangkakan pada ketiga terdakwa tidak terpenuhi. "Kemudian selama proses persidangan berlangsung, tidak satu pun bukti yang menguatkan adanya keterlibatan ketiga terdakwa dalam kasus tersebut," sebagaimana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Pasal 120 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sehingga terdakwa dibebaskan secara murni," kata Hakim ketua Firman Khadafi di Dumai, Rabu (20/9)

Usai membacakan putusannya, hakim juga segera memerintahkan kepada jaksa untuk membebaskan terdakwa dari segala perkara dan putusan bebas itu memang layak diberikan hakim, ditambah tidak terdapat satupun saksi yang memberatkan kedua terdakwa selama proses persidangan.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum Hengki Fransiskus Munte, menyatakan sikap pikir-pikir atas putusan Hakim. Sebelumnya, jaksa menuntut ketiga terdakwa jowel (40) (WN) Banglades, Adil (50) dan Tengku Said Saleh selama tujuh tahun enam bulan.

Keputusan hakim tidak bersalah terhadap ketiga terdakwa menuai sejumlah pertanyaan sejumlah awak media, ada apa dengan keputusan majelis hakim. Keputusan hakim Pengadilan Negeri Dumai ini harus mendapat perhatian (KY) Komisi Yudisial.

Ketiga terdakwa ini didakwa dengan tindak pidana penyeludupan manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 120 jo pasal 124 diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Sementara Praktek kejahatan transnasional ini sangat berpotensi di Indonesia yang merupakan salah satu negara sedang berkembang. Kejahatan transnasional terjadi didorong faktor perdagangan bebas serta lemahnya penegakan hukum di Indonesia.Seharusnya Indonesia memandang kasus penyelundupan manusia (people smuggling) ini, merupakan suatu transnational organized crime yang dapat mengancam keamanan negara. (Dekatra)