Sabtu, 15 Desember 2018

Kasatpol PP Kota Pekanbaru; Penurunan APK Tidak Sesuai Ketentuan, Bukan Wewenangnya

TOPRIAU,PEKANBARU - Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru melakukan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) terkait Penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan dari KPU Provinsi Riau. Namun, didalam koordinasi kedua kalinya hal tersebut bukan merupakan wewenang Satpol PP.

 

Sebelumnya pada pertemuan pertama dengan Panwaslu Kota Pekanbaru, Agus menyatakan siap untuk membantu Panwas dalam hal menurunkan APK tidak sesuai ketentuan yang masih marak di Kota Pekanbaru. Namun, pada pertemuan kedua, Kasatpol PP Kota Pekanbaru Agus Pramono mengatakan untuk penertiban APK pilkada yang tidak sesuai ketentuan, satpol pp harusnya mendapat perintah dari Plt Walikota Pekanbaru.

 

"Untuk yang menyalahi peraturan daerah pasti saya cabut, tapi untuk APK Pilkada menurut saya panwas tidak perlu meminta bantuan saya, karena tupoksi saya penegakan perda. Selain itu, saya harus dapat perintah dari Plt walikota sebagai pimpinan saya," kata Agus. Kamis (22/2)

 

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Pekanbaru, Indra Khalid Nasution, SH dalam pertemuan tersebut mengatakan, berdasarkan PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pasal 76 ayat 2 disebutkan Panwas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Satpol PP setempat untuk menurunkan APK yang tidak sesuai ketentuan atau menyalahi aturan.

 

"Kita sekarang sedang berkoordinasi dengan Satpol-PP sesuai perintah peraturan agar kita bisa bekerjasama menindak APK yang tidak sesuai aturan," ungkap Indra.

 

Selain itu, Panwaslu Kota Pekanbaru sudah menyurati semua tim paslon, Partai Politik dan seluruh OPD di Pekanbaru agar menurunkan APK dan baliho berisi program pemerintah yang berisi foto pasangan calon yang tidak sesuai ketentuan, karena sampai saat ini belum ada APK yang resmi dikeluarkan oleh KPU. Namun, himbauan ini belum dilaksanakan dan berdasarkan aturan, panwas berkoordinasi dengan Satpol PP setempat untuk menurunkan APK tersebut.

 

"Kami tidak mau dibanding-bandingkan dengan kabupaten lain, kenapa kabupaten lain bisa bekerjasama dengan Satpol-PP nya dalam hal menurunkan APK," ucap indra

 

Untuk itu, langkah berikutnya yang akan ditempuh, Panwaslu Kota Pekanbaru akan menyurati kembali semua tim paslon, partai politik dan OPD di pekanbaru agar menurunkan APK yang tidak sesuai aturan dalam waktu 1 x 24 jam. Apabila himbauan tersebut tidak dilaksanakan maka Panwaslu Kota Pekanbaru akan mengeluarkan rekomendasi berdasarkan perbawaslu nomor 12 tahun 2017.

 

"Kita akan himbau kembali kepada seluruh tim paslon, parpol dan OPD di kota pekanbaru agar menurunkan APK dan baliho yang tidak sesuai ketentuan, apabila himbauan tidak dilaksanakan, kita akan keluarkan rekomendasi," tutup indra. (TR/GP/Rls)