Selasa, 21 Agustus 2018

Dinyatakan Bersalah, JPU Tuntut KUD Pematang Sawit Bayar Denda 7 M

TOPRIAU, PANGKALAN KERINCI - Terdakwa kasus perizinan Perkebunan KUD Pematang sawit yang diwakili oleh wakil ketua KUD Pematang sawit Hairul Pagap terbukti bersalah dituntut membayar denda 7 M serta mengembalikan barang bukti kepada negara melalui Mentri KLH cq PT NSR.

JPU Martha Lius SH saat dikonfirmasi wartawan melalui telpon selulernya menjelaskan,berdasarkan fakta di persidangan sesuai dengan keterangan saksi bahkan keterangan terdakwa sendiri bahwa telah terbukti KUD Pematang sawit melakukan kesalahan tentang perizinan perkebunan dengan melanggar UU No 39 tahun 2014 tentang perkebunan pasal 105 jo pasal 47 ayat 1 jo pasal 113.

"Karena terdakwa telah terbukti bersalah kita meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan membayar denda kepada negara sebesar 7 M serta mengembalikan lahan kepada Negara jam Mentri KLH cq PT NSR", Terangnya.

Sementara Majelis Hakim yang diketuai oleh Meni Warlia SH MH,melalui Humas PN Pelalawan Rahmad Hidayat Batubara SH ST MH  kepada Wartawan menjelaskan pihaknya  melaksanakan sidang kasus KUD Pematang sawit dengan agenda mendengarkan pembacaan tuntutan oleh  JPU.

Setelah mendengarkan tuntutan JPU agar Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan hukuman membayar denda 7 M  serta mengembalikan barang bukti berupa lahan kepada Negara melalui KLH cq PT NSR.

"Persidangan kita tunda minggu depan untuk pembelaan terdakwa secara tertulis melalui penasehat hari kumnya ,terang Rahmad Rabu (28/2). (Ishar.D)