Diduga JPU Kesampingkan SK Bupati Tentang Kasus DTT Pelalawan Tahun 2014-2015

TOPRIAU, Pangkalan Kerinci -Kuat dugaan SK Bupati tentang penggunaan Dana Tak Terduga Kabupaten Pelalawan tahun 2014 - 2015 yang tidak sesuai dengan peruntukannya di kesampingkan oleh JPU dalam kasus ini.

Menurut salah seorang warga Pangkalan Kerinci Pelalawan berinitial AS (47 tahun) kepada wartawan menerangkan, kita jadi bertanya tanya  tentang hukum di negara kita ini terutama tentang korupsi apakah seorang bupati yang mengeluarkan dan menanda tangani SK pembayaran suatu proposal yang dananya diambil dari anggaran yang bukan untuk hal tersebut tidak termasuk dalam malakukan tindak pidana korupsi.

Dikatakan AS,  sepengetahuan dirinya Bendaharawan bayarkan sesuatu atas dasar SK pimpinan tinggi kalau Kabupaten itu Bupati dan Walikota  di Kota madia ,sedangkan Untuk Provinsi itu Gubernurnya.

"Tapi saya lihat kasus DTT Kabupaten Pelalawan ini hanya sebatas Kepala BKAD serta stafnya saja, sementara sesuai dengan data yang kita baca di Media itu ada SK Bupati Pelalawan apakah itu tidak dijadikan bahan sebagai keterlibatannya",   terang As.

Sementara Kasi Pidsus Lasarge Marel saat dikonfirmasi kelanjutan Kasus DTT menerangkan itu kewenangan Kejati Riau. "Kita hanya menyidangkan karena lokasi kejadiannya di wilayah hukum kita jadi kelanjutannya itu Pihak Kajati Riau", tuturnya. ( ishar.D)