Tahun 2018 Pemkab Pelalawan Buka Penerimaan CPNS

TOPRIAU, PELALAWAN - Menindaklanjuti adanya kebijakan Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia terkait adanya informasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Pelalawan menyatakan kesiapan untuk menggelar penerimaan CPNS tersebut. 

" Jika diberikan kesempatan oleh Kemenpan-RB, maka kita dari Kabupaten Pelalawan tentunya siap melaksanakan penerimaan CPNS pada tahun 2018 ini. Dimana kita telah melakukan entry data usulan seluruh Organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Pelalawan kedalam ElEktronik-Formasi (E-Formasi) untuk disampaikan kepada Kemenpan-RB RI. Sedangkan untuk formasi CPNS ini, kita usulkan sebanyak 4.000 formasi melalui E-Formasi ke Menpan-RB RI. Dan usulan formasi tersebut mencakup bidang Tekhnisi seperti tenaga infrastruktur, bisang kesehatan yakni tenaga medis, Bidan, Perawat, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Ners, Analis Layanan KB. Serta tenaga bidang pendidikan yakni tenaga pendidik seperti Guru SD dan SMP, Guru Agama Islam, guru olahraga. Namun demikian, tentunya penerimaan CPNS ini tergantung pimpinan yakni bapak Bupati Pelalawan HM Harris serta kesiapan keuangan anggaran daerahI," ujar Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Pelalawan Edi Suriandi didampingi Kabid Formasi dan Mutasi BKP2D Kabupaten Pelalawan Rinto, Jumat (26/1) di Pangkalankerinci.

Lanjutnya, formasi yang menjadi prioritas atau yang sangat dibutuhkan dalam penerimaan CPNS tahun 2018 ini adalah tenaga dibidang pendidikan dan bidang kesehatan. Namun demikian, Pemkab Pelalawan juga sangat membutuhkan tenaga tekhnisi dibidang IT, seperti ahli komputer. Dimana berdasarkan program Nawacita Presiden RI-Jokowi, Kabupaten Pelalawan telah ditunjuk sebagai salah satu daerah di Indonesaia dalam penerapan Program Smart City.

" Tentunya, kita dari Kabupaten Pelalawan sangat membutuhkan tenaga ahli IT ini untuk menjalankan program Smart City yang berbasis teknologi. Untuk itu, maka nantinya usulan ini akan kita laporkan kepada bapak Bupati Pelalawan HM Harris, sehingga dapat segera kita sampaikan dan koordinasikan kepada Kemenpan-RB RI. Sedangkan untuk jumlah ASN yang telah pensiun, setidaknya sejak tahun 2003 hingga tahun 2017 lalu, ada sebanyak 342 orang ASN di 29 OPD lingkungan Pemkab Pelalawan yang telah menjalani masa pensiun.  Dan pada tahun 2018 ini, ada sebanyak 70 ASN yang akan pensiun. Dimana dari jumlah tersebut, 27 ASN merupakan pejabat di lingkungan Pemkab Pelalawan," sebutnya.

Disinggung terkait adanya ketentuan dari Kemenpan-RB RI tentang daerah yang bisa melakukan penerimaan CPNS  adalah daerah yang pemakaian APBD-nya (biaya langsung) di bawah 50 persen, mantan Kepala Inspektorat Pelalawan ini tidak mengahui hal tersebut secara pasti.

" Kalau masalah pemakaian anggaran, itu bukan kewenangan kita dari BKP2D Kabupaten Pelalawan. Pasalnya, hal ini merupakan kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD) Pelalawan. JJadi, silahkan tanayakan langsung kepada BPAKD Pelalawan. Namun demikian, kita dari BKP2D siap untuk melaksanakan penerimaan CPNS ini jika diberikan kesempatan oleh KemenpanRB-RI. Pasalnya, kita di Kabupaten Pelalawan ini memang sangat membutuhkan adanya penambahan ASN guna memaksimalkan kinerja dalam menjalankan roda pemerintahan. Tapi, ya itu tadi, semua ini tergantung kepada pimpinan selaku Kepala daerah serta kemampuan anggaran daerah," tuturnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD) Pelalawan H Devidson SH MH mengatakan, pemakaian APBD (biaya langsung) Pemkab Pelalawan khusunya pada tahun 2018 ini, berada dibawah 50 persen yakni sebesar 45 persen.

" Persentase pemakaian APBD (biaya langsung) Pemkab Pelalawan khususnya pada tahun 2018 ini sebesar 45 persen atau sebesar Rp50 Miliar dari APBD Pelalawan tahun 2018 yakni Rp1,4 Triliun. Tentunya dengan kondisi ini, kita bisa melakukan penerimaan CPNS jika diperkenankan oleh Kemenpan-RB RI. Namun demikian, tentunya ini kembali kepada kebijakan pimpinan (Bupati,red) dan juga kesiapan anggaran daerah. Dan kita berharap agar penerimaan CPNS pada tahun 2018 ini, dapat dilakukan oleh Pemkab Pelalawan. Pasalnya, jika penerimaan ini bisa dilaksanakan, tentunya akan sangat menguntungkan daerah, karena dapat menghemat biaya pengeluaran daerah untuk pembayaran gaji para pegawai honor di lingkungan Pemkab Pelalawan, jika nantinya lolos menjasi PNS," pungkas mantan Kabag Hukum Sekdakab Pelalawan tersebut. (TR/MCR)