Minggu, 16 Desember 2018

Status PNS Belum Jelas, Ratusan Guru Honorer K2 Datangi DPRD Kampar

TOPRIAU, KAMPAR - Ratusan guru honorer kategori dua yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori Dua (FHK2) Kabupaten Kampar mengelar aksi unjuk rasa damai di Gedung DPRD Kampar. Kedatangan "pahlawan tanda jasa" ini, meminta dukungan dari anggota legislatif Kabupaten Kampar agar dapat memperjuangkan nasib mereka untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Kampar.

Kedatangan ratusan guru honorer K2 yang mayoritas perempuan ini, disambut langsung Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri dan Ketua Komisi II serta perwakilan anggota Komisi I DPRD Kampar dan langsung difasilitasi untuk hearing di ruang Badan Anggaran yang terletak di lantai satu gedung Dprd Kampar.

Dalam hearing ini sendiri terungkap fakta bahwa sebanyak hampir 700 tenaga honorer kategori dua ini yang merupakan para tenaga pendidik telah mengabdikan diri mereka sebagai guru honor lebih dari 10 tahun bahkan ada yang diatas 15 tahun, namun hingga saat ini mereka tidak pernah menjadi perhatian pemerintah/ bahkan gaji yang mereka terima jauh dibawah upak minumum kabupaten maupun provinsi.

Koordinator aksi, Rosmania menyampaikan guru K2 ini telah lama memperjuangkan nasib mereka dan saat ini berharap kepada lembaga legislatif untuk dapat membawa aspirasi mereka ini, ke tingkat pusat agar tuntutan mereka untuk dapat diangkat sebagai PNS dapat segera terwujud.

"Kamiakan terus berjuang sampai pihak Pemerintah mengangkat mereka sebagai PNS", jelas Rosmania.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Santoso menyampaikan dengan adanya aksi ini pihaknya akan maksimal dalam memperjuangkan para tenaga pendidik. Dinas dinas sendiri telah memiliki data pasti jumlah tenaga honor kategori dua yang saat ini belum diangkat dan ia akan perjuangkan sampai tuntas.

Sementara itu, Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri meminta kepada pihak pemerintah khususnya Bupati Kampar untuk benar benar serius dalam mencarikan solusi terhadap persoalan ini. Dirinya selaku Ketua DPRD segera meminta komisi terkait untuk dapat melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah pusa/ terkait aspirasi ratusan tenaga honorer guru K2. ((TR/Abad)