Minggu, 19 Agustus 2018

Wan Thamrin, Riau Juga Ingin Jatah DBH Sawit

TOPRIAU,PEKANBARU - Pemprov Riau menutut transfer Dana Bagi Hasil (DBH) tidak hanya diterima daerah dari pengelolaan Migas. Potensi 2,4 juta hektare lebih perkebunan kelapa sawit dianggap punya peluang memberikan sumbangan pendapatan daerah.

Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim mengatakan keinginan ini sebenarnya sudah lama diutarakan ke pemerintah pusat, hanya saja masih terkendala pada pijakan hukum sebab belum ada Undang-Undang yang mengatur masalah itu.

"Riau ini jangan terus-terusan dapat hadiah kabut asap saja dari 2 juta hektare lebih lahan perkebunan sawit. Sementara daerah tidak dapat apa-apa. Hadiah untuk Riau selama ini hanya kabut asap kan," ujarnya, Selasa, (31/7)

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memang tidak mengatur soal DBH sektor perkebunan, apalagi kelapa sawit. Akibatnya, Riau hanya isap jempol dan melihat triliunan uang dari sektor perkebunan kelapa sawit mengalir ke pusat karena tidak dapat bagian.

"Harusnya Riau ini dapat bagian sekian persen dari perkebunan sawit. Belum lagi untuk masalah-masalah lainnya, malah daerah yang menanggung beban. Misalnya masalah kasus konflik perkebunan, masalah penguasaan lahan karena izin dan lainnya. Ini yang sedang diusahakan," ujarnya.

Kasus sama pernah terjadi di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah itu juga menuntut hal sama seperti yang diinginkan Riau. Namun hingga kini belum ada solusi atau jalan tengah diberikan pemerintah pusat terkait DBH sektor perkebunan tersebut.(TR)

sumber; bertuahpos.com