Triono Hadi; Rasionalisasi Anggaran dikarenakan Perhitungan yang Kurang Baik

TOPRIAU,PEKANBARU – Ada lebih dari Rp1 triliun anggara kegiatan yang harus dicoret supaya APBD Riau cukup mendanai berbagai kegiatan yang sudah ada. Hal tersebut juga membuat Pemprov Riau dan DPRD Riau masih melakukan pembahasan mengenai rasionalisasi anggaran untuk APBD Perubahan di 2018.

Seperti yang disampaikan Pemprov Riau melalui Sekdaprov Ahmad Hijazi bahwa bahwa ada 70 persen Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Riau yang masih berstatus tunda bayar. Nilainya sendiri mencapa Rp360 miliar. Ia menyampaikan jika DBH tersebut disalurkan akan bisa mendongkrak perekonomian Riau saat ini.

Sementara itu, Peneliti Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Fitra) Riau, Triono Hadi, DBH tidak banyak berpengaruh kepada keuangan daerah. Apalagi DBH tersebut sifatnya selalu dibayar oleh pusat.

“Yang berpengaruh itu justru perhitungan pemprov yang kurang tepat mengenai anggaran,” katanya pada Senin (6/8).

Selanjutnya, rasionalisasi anggaran muncul biasanya karena perhitungan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) meleset dari perkiraan.

“Misalnya Riau memperkirakan ada Silpa sekitar Rp1 triliun lebih di anggaran 2017. Sementara saat dihitung, justru nombok. Mau tidak mau di 2018 terpaksa rasionalisasi,” ungkap Triono

Selain itu, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Triono mengatakan bahwa trennya selalu meningkat. Yang menjadi persoalan dari PAD, jelasnya, yakni dari kurang percaya dirinya pemperintah untuk menetapkan target yang tinggi.

“Biasanya PAD ditargetkan lebih rendah dari potensi yang ada. Sehingga OPD tidak tergenjot dalam memaksimalkan pendatan tersebut,” tutup Triono. (TR)

sumber; cakaplah.com