Antisipasi Konflik Antar Nelayan, Provinsi Riau akan Lakukan Koordinasi dengan Stakeholder Terkait

TOPRIAU, PEKANBARU - Potensi perikanan dan kelautan masih menjadi perhatian ekstra untuk dikembangkan secara positif. Hal itu sejatinya perlu didukung dengan komitmen menggali potensi dan mengantisipasi konflik nelayan sejak dini.

Untuk memaksimalkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait di provinsi tetangga. Provinsi tetangga tersebut diantaranya Provinsi Jambi, Sumut, dan Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) Riau, Herman mengatakan hal tersebut penting untuk disinergikan. Dalam hal ini, pembahasan soal antisipasi konflik antar nelayan dan faktor lainnya.

"Diharapkan dengan sinergitas ini dapat menjadi tindak lanjut dari konflik nelayan yang dikhawatirkan terjadi di perairan Riau. Sebab ada banyak kasus pencurian ikan di perairan kita," paparnya.

Dengan sinergitas tersebut, diharapkan peraturan Kelauatan dan Perikanan dapat menjadi acuan. Begitu juga mengenai aturan yang menegaskan soal teritorial penangkapan ikan antar wilayah yang wajib dipatuhi oleh nelayan.

Sjnergitas ini yang diperlukan. Untuk contoh nelayan dari Riau bisa saja menangkap ikan di perairan Kepri namun tetap harus mengantongi izin resmi. Diharapkan ke depan tidak ada lagi konflik bagi nelayan di Riau.(TR/MCR)