Rabu, 23 September 2020

Program Pra-Kerja Merupakan Sebuah Solusi Atau Cara Lain Pemerintah Untuk Melepaskan Tanggung Jawabnya?

Oleh: Hendri Andria Septian

TOPRIAU - Beberapa hari ini pro-kontra tentang kartu pra-kerja semakin memanas. Ada yang menilai ini adalah upaya pemerintah dalam memberikan solusi kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, terutama bagi masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), akibat dari dampak wabah penyakit covid-19 yang tengah dialami bangsa Indonesia. Namun tidak sedikit juga yang berpandangan negatif terhadap pemerintah, program ini dianggap sebagai proyek besar pemerintah yang merugikan Negara dan menguntungkan beberapa pihak yang ikut serta dalam program tersebut.

Didalam tulisan ini, kita tidak akan membahas masalah adanya indikasi korupsi, karena kurangnya transparansi pemerintah dalam melaksanakan program pra-kerja yang tengah berjalan saat ini. Atau hal lainnya yang tengah dipermasalahkan oleh beberapa pihak. Hal yang lebih menarik untuk dibahas adalah “benarkah ini sebuah solusi untuk saat ini???”.

Pada sebuah artikel yang dirilis oleh CNN Indonesia | Senin, 04/05/2020 08:04 WIB. Menyatakan “Direktur Institute Kajian Ekonomi dan BUMN Indonesia Widodo Tri Sektianto berpendapat banyak masyarakat yang gagal paham tentang kartu prakerja. Kata dia, program presiden Joko Widodo itu justru sangat dibutuhkan oleh masyarakat di saat pandemik corona”.

Jika kita telusuri lebih dalam lagi, kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini adalah bantuan langsung yang bersifat “pemenuhan kebutuhan fisiologis”, guna untuk membantu keberlangsungan hidup masyarakat kecil. Tidak sedikit dari peserta program pra-kerja mengincar insentif yang dijanjikan, bukan mengharapkan pelatihan beserta manfaat setelahnya. Jika manfaat yang dimaksudkan oleh Direktur Institute Kajian Ekonomi dan BUMN Indonesia adalah insentif yang didapatkan oleh peserta program pra-kerja, kita bisa menyetujuinya, tapi jika yang dimaksudkannya adalah pelatihan yang diberikan, saya rasa masyarakat tidak membutuhkan hal itu disaat pandemic corona yang tengah berlangsung. Ditambah lagi maslaah besar  yang akan dihadapi masyarakat saat pasca pandemic corona berakhir adalah tidak adanya pekerjaan yang tersedia dan tidak ada lagi bantuan yang akan didapat, tentunya ini akan membuat keadaan semakin sulit. Pertanyaan yang muncul ialah: “sejauh mana pemerintah akan mengatasi permasalahan ini dengan programnya pra-kerja?”. Jika tidak ada ketersediaan lapangan pekerjaan, bagaimana mungkin orang akan mendapatkan pekerjaan.

Sebagaimana yang kita ketahui, orang-orang yang diprioritaskan dalam program pra-kerja adalah orang-orang korban PHK yang terdampak pandemic corona, tentunya orang-orang ini telah memiliki skill-skill tertentu dan pengalaman yang cukup dalam bekerja. Bagaimanapun skill serta pengalaman yang dimiliki tidak akan bermanfaat, jika tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia nantinya. lapangan pekerjaan yang ada semakin sempit, ditambah lagi dengan pandemic corona yang kita hadapi saat ini membuat ketersediaan lapangan pekerjaan mengalami penurunan secara signifikan. Pelatihan tidak lagi menjadi solusi pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran. Pelatihan yang dilaksanakan tidak akan bermanfaat jika tidak ada wadah setelahnya bagi  peserta pelatihan untuk mengaplikasikan ilmu/skill yang dimilikinya.

Jika pemerintah merasa memiliki komitmen dan tanggung jawab yang besar dalam membantu masyarakat, seharusnya pemerintah mengupayakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Bukan memberikan kemampuan kepada seseorang lalu melepaskannya begitu saja. Sangat wajar jika ada asumsi negatif yang hadir terhadap pemerintah. Disini seolah-olah pemerintah telah memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat sebagai modal bekerja, yaitu kemampuan/skill. Sehingga dikemudian hari, pemerintah tidak bertanggung jawab lagi terhadap masyarakat yang masih belum mendapatkan pekerjaan, terutama terhadap masyarakat korban PHK yang terkena dampak pendemic corona.

Sebuah analogi sederhana untuk memahami hal ini adalah, anda diberikan bibit tanaman unggul, namun anda tidak memiliki atau tidak diberikan lahan untuk menanam bibit tersebut. Lalu untuk apa bibit tersebut diberikan???,

Menurut (Munandar, 2001 : 85) adapun tujuan pelatihan yang ingin dicapai adalah:

  1. Meningkatkan kinerja dan produktivitas.
  2. Meningkatkan mutu pegawai.
  3. Meningkatkan ketepatan dalam perencanaan sumber daya manusia.
  4. Meningkatkan semangat kerja.
  5. Mempertahankan pegawai.
  6. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja.
  7. Menghindari keusangan.
  8. Menunjang pertumbuhan pribadi (personal growth).

Kesimpulannya pelatihan merupakan suatu program yang di desain untuk meningkatkan kinerja seseorang dalam bekerja, oleh sebab itu setiap organisasi/perusahaan yang ingin memberikan pelatihan telah merumuskan terlebih dahulu kebutuhan apa yang diperlukan, atau keterampilan apa yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan. Seharusnya pemerintah sebagai organisasi terbesar dalam suatu negara telah mempersiapkan rumusan-rumusan untuk memenuhi kebutuhan Negara dalam mempersiapkan sumber daya manusianya, guna menunjang dalam mewujudkan pembangunan nasional. Agar anggaran yang telah dihabiskan tidak menjadi sia-sia.

*Hendri Andria Septian, beraktivitas sebagai Dosen & Motivator