Jumat, 17 November 2017

Sengkarut Politik Catut-Mencatut

Istilah catut-mencatut mendadak populer akhir-akhir ini. Bahkan turunannya “papa minta saham” telah menjadi bualan utama dan gurauan di jejaring sosial. Ungkapan tersebut berawal dari kicauan menteri ESDM Sudirman Said (SS) mengenai adanya keterlibatan politikus masyhur yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kasus Freeport.
Kicauan SS tidak berhenti begitu saja, iramanya kian nyaring dengan bait-bait terang, bahwa politikus masyhur itu adalah Ketua DPR Setya Novanto (SN).

Seakan tidak puas dengan dendangan yang dilantunkan, SS “mengunggah” nyanyiannya tentang SN ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Di sinilah genderang pertarungan politik mulai ditabuh dan menjadi pertanda bahwa sengkarut politik catut-mencatut memasuki gelanggang besar. Gelanggang yang mengundang pertarungan berbagai penjuru mata angin.

Pertarungan tidak lagi saling sesumbar verbal dan klaim antara SS versus SN, tapi sudah saling atur langkah dan strategi. Ini terlihat dengan manuver yang dilakukan Partai Golkar dengan mengganti “bidak-bidaknya” di MKD. Langkah ini dianggap tepat untuk meredam serangan lawan di petak MKD sekaligus menghilangkan was-was bidak-bidak liar yang sulit dikendalikan.Apalagi di tengah adanya terpaan isu bahwa anggota MKD ditawari tumpukan rupiah.

Sesungguhnya persoalan yang terjadi tidak hanya berkutat pada catut-mencatut, tapi sudah menjadi silang sengkarut politik  dan kepentingan. Sebab, kalau hanya perihal catut-mencatut persoalannya tidak mungkin segaduh dan serumit ini. Minimal ada jalinan kepentingan yang membuat benang catut-mencatut menjadi kusut dan sengkarut.

Pertama, perang politik yang tiada akhir. Walaupun kubu-kubuan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) banyak yang menganggapnya tidak relevan alias tidak kontekstual lagi, namun realitasnya masih menyisakan bara pertelagahan politik. Sebab, dalam politik tidak mengenal kata puas. Mengamankan langkah serta membuat langkah musuh politik tidak lagi berkutik memainkan bidak-bidak politiknya adalah jurus yang harus terus diasah dan dijaga. Langkah aman itu adalah bagaimana petak pimpinan DPR bisa dikuasai atau minimal kalaupun tidak dikuasai, petak itu terkunci dan tidak bisa melakukan serangan politik yang membahayakan.

Kedua, lilitan kepentingan ekonomi. Freeport merupakan perusahaan asing asal Amerika Serikat yang sudah lama bertapak dan mengeruk kekayaan di Indonesia, bahkan menjadi perusaahaan penghasil tembaga dan emas terbesar di dunia dengannilai puluhan milyar dolar AS pertahun. Sebuah nilai ekonomi yang sangat fantastis dan menggiurkan. Namun ironis, hasil yang didapat Indonesia tidak sebanding dengan nilai yang dihasilkannya. Malah royalti yang diperoleh Indonesia tidak sampai 3 persen.

Alhasil, banyak pihak yang bertanya, ada apa dengan Freeport? Kenapa Indonesia hanya memperoleh sedikit, sedangkan hasilnya begitu besar dan kontraknya berlangsung lama. Jangan-jangan ada oknum pejabat dan pengusaha Indonesia yang memperoleh keuntungan besar sendiri, yang rela mengorbankan kepentingan bangsanya.Apalagi kontrak Freeport berakhir tahun 2021. Artinya tahun-tahun menjelang 2019 menjadi ajang pertaruhan Freeport, apakah usia hidupnya di Indonesia diperpanjang atau tidak. Sehingga membuat Freeport menjadi ajang tempat berburu dan berkumpulnya“semut-semut” politik dan ekonomi.

Ketiga, kepentingan politik ekonomi asing. Freeport bukanlah perusahaan minus politik. Ia adalah perusahaan asing yang paham bagaimana bergerak dalam berbagai situasi. Embel-embel Amerika menjadi senjata ampuh dalam menerapkan strategi politik ekonominya. Sebab, Freeport bukan masalah perusahaan Amerika saja, tapi berbicara dan melambangkan kedigjayaan Amerika sebagai sebuah negara. Oleh karena itu berbagai usaha akan dilakukan agar sumber ekonominya tidak diusik dan diutak-atik oleh masalah politik. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain, bahwa Amerika akan melakukan tindakan dan usaha politik lain bila kepentingannya terganggu.

Keempat, tunggangan politik. Sengkarut yang terjadi menjadi berita gembira bagi pihak-pihak yang ingin menikmati hasil tanpa melakukan perang. Biasanya, pelaku-pelaku politik dan ekonomi banyak mengais dalam situasi seperti ini. Dan menerapkan strategi perang Sun Tzu, yakni menggunakan kekuatan pihak lain. Dia tidak perlu berkeringat untuk menghabisi pihak lawan, cukup menggunakan media pertelagahan dan konflik sebagai wadah untuk mengalahkan lawan-lawannya.

Kini, sengkarut politik catut mencatut kian kusut dan berpotensi menaikkan kembali tensi dan kegaduhan politik di Tanah Air. Padahal, iklim kondusif adalah penting bagi Indonesia dalam menggerakkan roda investasi. Bagi rakyat, tidak perlu siapa yang menang dalam perang catut mencatut. Yang penting setiap masalah diselesaikan dengan bijak dan mekanisme yang arif.

Jangan sampai menyelesaikannya dengan kekuatan politik atau menggunakan institusi negara untuk mencari-cari kesalahan politik pihak lawan. Seperti munculnya ungkapan pemufakatan jahat dalam kasus pencatutan. Bila ini terjadi, Indonesia akan kembali kepada masa lalu, yang sering bercakap atas nama negara tapi sejatinya untuk kepentingan politik. Negara telah menjadi tunggangan politik untuk meredam dan membatasi gerak lawan politik.

Kendatipun demikian, bukan berarti setiap masalah diselesaikan dengan barter kepentingan. Masalah harus diletakkan dalam wadah objektivitas dan hukum yang berlaku guna mengurai masalah yang melanda. Sehingga catut-mencatut atau apapun persoalan yang melanda tidak menjadi sengkarut yang sulit diselesaikan dan tidak mengorbankan kepentingan rakyat dan bangsa.Wallahu’alam.

*) Suhardi, Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia