Jumat, 21 September 2018

Palagan Blok Rokan

Oleh : Alwira Fanzary

Ketua OKP Lingkar Anak Negeri Riau

TOPRIAU - Suko tak Suko Ya Ismail Suko. Menjadi kisah fenomenal perlawanan politik Riau terhadap otoritarian Jakarta tiga dasawarsa yang lalu. Cerdas dan berkelas melaumpaui zamannya.

Namun kemudian, kemenyan korporasi dan militer semakin bertalu bertubi tuk mengurai simpul sadar dan menenggelamkan batang. Hingga puncaknya dengan memisahkan wilayah Riau Kepulauan diawal masa reformasi. DNA imperialis mengalir pada setiap penguasa nasional. Jakarta seperti korban pedofil. Menjijikkan.

Kecongkaan pemerintah pusat inilah yang menjadi salahsatu perselisihan tajam antara Bung Hatta dan Bung Karno. Proklamator dari ranah Minang paham nian, sebuah kekeliruan memaksakan sentralisasi jika menelisik semangat terbentuknya negara ini.

Bahkan kata Dr Fahrudin Faiz, Bung Hatta pernah berujar, Apa bedanya Indonesia dengan penjajah dari tanah Eropa, jika pada akhirnya memaksakan kehendak pada daerah-daerah yang menjadi bagian dari republik.

Bersamaan dengan momen hari jadi Riau beberapa hari lagi, yang mungkin luput dari perhatian khalayak, yaitu keberadaan Blok Rokan yang merupakan penghasil minyak terbesar yakni mencapai sepertiga bagi negara selama puluhan tahun, bahkan sampai detik ini, dan akan habis masa kontraknya 2021 mendatang ditangan Chevron Pacific Indonesia.

Tetapi pemerintah pusat teramat bernafsu tuk kembali memperpanjang kontrak pada perusahaan yang sama. Karpet merah sudah dibentang, bahkan seorang Menko tak ubahnya Jubir dari perusahaan dari negeri paman sam ini. Dan di iringi dengan kampanye masif bahwa mereka lah yang paling kinten mengelola blok tersebut. Mirip mitos orang Indonesia tak ada yang bisa jadi pilot karena ukuran kaki terlalu pendek.

Bulan depan sudah ditetapkan pemenang  kontrak tuk penguasaan puluhan tahun kedepan. Sejauh ini hanya Chevron dan Pertamina yang mengajukan proposal. Pemprov Riau?. Pasrah. Itu jawaban dari pejabat terasnya. Tanpa mengajukan selembar kertas pun. Padahal Riau punya sejarah pengelolaan minyak, yang hingga hari ini masih berjalan. CPP Blok.

Di Blok Rokan Pemprov sudah terkapar, lalu nak kemana lagi bertumpu agar kekayaan alam tak lagi menjadi kutukan? namun kemanfaatan yang lebih, dengan skema penguasaan yang berpihak bagi tempatan.

Lembaga Adat Melayu Riau. Hanya itu. Simpul-simpul masyarakat sipil katanya sudah direkat. Tak selesai di runding, tabuh saja genderang. Sebab sudah ada yang berazam melumpuhkan bila cakap tak lagi di dengar. Namun potensi pukau sangat mungkin mengubah lakon, dan hanya remahan saja yang akan tampak diatas pentas. Semoga tidak,,,...