Jumat, 16 November 2018

Sumbangsih Perusahaan Migas di Riau Dipertanyakan, Dewan Panggil Pihak Terkait

TOPRIAU.COM, PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau berencana memanggil stakeholder kegiatan hulu migas di Riau untuk melakukan hearing. Seperti yang disampaikan Anggota Komisi III DPRD Riau, Asri Auzar, pihaknya akan mengajak Dinas ESDM dan SKK Migas untuk mengkaji Peraturan Menteri ESDM nomor 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 Persen Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.


Dikatakan Asri, bahwa pertemuan ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada Juli 2018 nanti. Setelah itu, pihaknya akan mengundang perusahaan hulu migas di Riau seperti Chevron, Bumi Siak Pusako, Pertamina dan lainnya.

"Kita akan tanyakan soal Permen yang belum dilaksanakan ini," sebutnya pada Selasa (26/6/2018).

Diakui Asri bahwa hingga saat ini, Riau belum menerima participating interest (PI) sebesar 10 persen. Untuk itu pihaknya mempertanyakan seperti apa sumbasih dari perusahan tersebut kepada daerah. "Yang baru mulai baru Bumi Siak Pusako, yang lain belum," katanya.

"Pajak ini bereda dengan CSR yang selama ini digulirkan. Pemberiannya terpisah dari program CSR tersehut, meski tidak ada laporan ke kita seperti apa CSR mereka," jelas Asri lagi.

Asri mengakui bahwa persoalan minyak bumi saat ini cukup sensitif di Riau. Riau merupakan provinsi yang kaya minyak, namun masih banyak masyarakat Riau di pinggiran dan perbatasan yang menderita kemiskinan. "Banyak kita lihat Suku Sakai yang tidak berbaju bermain di atas pipa minyak. Ini menjadi ironi bagi kita sebenarnya," tambah politisi Partai Demokrat ini.

"Potret tersebut menunjukkan kayanya Riau akan minyak tidak berguna bagi masyarakat di sana. Karena selama ini Riau hanya menerima 10 persen dari keuntungan dan selebihnya pusat. Itupun susah memperjuangkannya," keluh Asri.

Melalui pertemuan tersebut, Asri beharap Riau bisa menerima pemasukan lagi dari sektor migas. Sehingga pembangunan di Riau bisa lebih pesat lagi di masa yang akan datang. Ck