Minggu, 19 November 2017

Asri Meradang, Tidak ada Pemutihan Dikawasan RTRW Riau

TOPRIAU,PEKANBARU - Ketua Pansus RTRW DPRD Riau, Asri Auzar membantah adanya polemik usulan pemutihan dikawasan RTRW Riau. Bahkan hingga saat ini belum pernah mengusulkan pemutihan apapun, baik secara tertulis kepada pihak Kementerian LHK.


Namun terkait hal tersebut, polemik usulan pemutihan dikawasan RTRW Riau, ucapan ini hanya terlontar didalam rapat. Karena semua perserta rapat boleh berbicara dan memberikan usulan, akan tetapi tidak ada wacana pemutihan tersebut.


"Secara tertulis, saya sebagai ketua pansus tidak pernah mengeluarkan permintaan pemutihan. Kalau hanya keluar hanya didalam rapa saja, itupun belum bisa dipertanggungjawabkan. Namun jika memang ada, itu tidak salah karena hanya sebatas usulan," kata Asri, beberapa waktu lalu. Jum'at (16/6)


Ia menegaskan, usulan tersebut juga harus ada hitam di atas putih dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti halnya wilayah yang diminta untuk diputihkan adalah mencakup infrastruktur negara seperti jalan Nasional di kawasan hutan, kemudian ada fasilitas umum dan fasilitas sosial didalamnya.


"Yang tidak boleh itu, mengusulkan lokasi perusahaan untuk diputihkan. Akan tetapi sepanjang pengusulan untuk kepentingan rakyat, itu adalah hak kami sebagai pansus dan juga sebagai anggota DPRD Riau. Mari kita teliti langsung dilapangan, apakah yang diusulkan diputihkan tersebut memang menyangkut kepentingan masyarakat atau perusahaan," ungkapnya.


Sementara itu, terlepas dari polemik ini, Asri menginginkan akan tetap bekerja sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak berpihak kepada perusahaan. Jika nantinya pihak pansus akan memberikan usulan pemutihan secara resmi, itu hanyalah sebatas usulan dan harus diselidiki bersama.


"Usulan tersebut untuk masyarakat atau hanya untuk perusahaan semata. Itu yang harus diteliti sejauh mana dan bukan malah diributkan. Kami akan bekerja secara profesional," ujar anggota Komisi D DPRD Riau.


Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, dalam proses pengesahan perda RTRW tersebut, pihaknya juga meminta pendampingan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan terus koordinasi dengan pihak Kementerian LHK.


"Kami masih bekerja, mudah-mudahan segera dapat titik temu dan RTRW ini segera disahkan," tutup Asri. (TR/GP)