Senin, 24 September 2018

Rusidi; Launching Satgas Money Politik

TOPRIAU,PEKANBARU - Satuan Tugas (Satgas) Money Politik, hari ini diresmikan untuk mengawasi adanya potensi politik uang (money politic) yang dilakukan untuk memilih salah satu paslon sampai Pilkada Riau 2018. Satgas ini merupakan gabungan tim dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, Polda Riau, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan, diluncurkan setelah menggelar apel di halaman Mapolda Riau, Minggu. (24/6)

 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan mengatakan, Bawaslu Riau telah berkomitmen dengan dibentuknya satgas ini, tidak akan menutup mata dan mengecualikan upaya politik uang yang merupakan kejahatan demokrasi. Siapapun yang terindikasi melakukan politik uang harus segera dilaporkan dan dikoordinasikan kepada Satgas Money Politik.

 

"Bawaslu sangat mengapresiasi sekali dengan hubungan dan sinergisitas bersama Polda Riau, Kejati, dan Pengadilan, serta pihak terkait lainnya. Sehingga terbentuknya Satgas Money Politic yang kita launching hari ini, langsung berangkat meninjau posko - posko Pilkada 2018. Kami berkomitmen, tidak akan menutup mata, tidak akan mempertimbangkan atau mengecualikan siapapun calon yang melakukan politik uang," katanya.

 

Selain itu, Rusidi menjelaskan, Satgas Money Politic merupakan sinergisitas Bawaslu Riau bersama Mapolda, sebagai upaya antisipasi dan memperkuat pengawasan untuk mencegah kecurangan - kecurangan yang dapat merusak sendi - sendi demokrasi di Riau. Namun, pihaknya berharap, kecurangan tersebut tidak akan ditemukan di Riau.

 

"Kita berharap pengawasan dan Pilkada 2018 ini dapat berjalan dengan lancar. Satgas ini kita bentuk sebagai kehati - hatian dan pencegahan, tentu akan lebih baik jika semua paslon tidak ditemukan dan terindikasi curang," ujar Rusidi

 

Selanjutnya, Bawaslu Riau bersama Kapolda Riau dan rombongan melakukan patroli dan operasi razia serta mengunjungi posko - posko yang telah dibentuk Bawaslu, Panwaslu dan Panwascam selama masa Pilkada di beberapa kecamatan di kota Pekanbaru.

 

"Kami juga berharap tidak akan ada yang sampai ketangkap, karena ini adalah upaya pencegahan. Tetapi jika ada yang tertangkap kami tidak akan pandang bulu," ujarnya.

 

Ancaman diskualifikasi, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak hanya 'membayangi' paslon ketika bertindak curang, bahkan juga ketika timses yang curang.

 

"Ancaman diskualifikasi akan kita berlakukan, sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016, waupun yang melakukan kecurangan adalah tim sukses atau tim kampanye. Karena politik uang ini adalah kejahatan demokrasi yang bisa merusak sendi - sendi demokrasi kita," paparnya.(TR)