Selasa, 18 Desember 2018

Nasril; Kecam Aksi Kekerasan Oknum Satpol PP Kampar

TOPRIAU, PEKANBARU - Pasca aksi kekerasan oknum Satpol PP Kampar kepada dua demonstran, saat unjuk rasa tenaga Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan aktivis Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kampar tersebut. Wakil Rakyat mengecam tindakan kekerasan tersebut.

 

Tindakan kekerasan yang dilakukan oknum Satpol PP Kabupaten Kampar terhadap demonstran yang menuntut honor dan uang transportasi, Senin 16 Juli 2018 di kantor Bupati Kampar. Mengakibatkan dua orang pengunjuk rasa terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang. Bahkan, salah seorang korban kekerasan oknum satpol PP Kampar merupakan ibu hamil.

 

Anggota DPRD Riau Dapil Kampar Nasril, sangat menyayangkan tindakan arogan oknum Satpol PP Kabupaten Kampar yang melakukan kekerasan dalam aksi pengamanan aksi demontrasi tersebut.

 

Selain itu, Politisi Demokrat menjelaskan, salah seorang korban kekerasan yang dilakukan oknum Satpol PP tersebut adalah seorang ibu hamil. Ia menilai, tidak mungkin aksi demonstrasi yang dilakukan anarkis apalagi didominasi ibu-ibu dari tenaga kesehatan dan masih ada beberapa cara elegan yang dilakukan Satpol PP untuk mengamankan aksi demonstrasi jangan sampai melakukan kekerasan.

 

"Sebagai wakil rakyat di provinsi Riau, saya mengecam keras oknum satpol PP tersebut," katanya.

 

Selanjutnya, Anggota Komisi III DPRD Riau ini meminta sanksi tegas harus diberikan terhadap oknum Satpol PP yang sudah melakukan kekerasan terhadap para demonstran tersebut.

 

"Kalau sanksi tegas itu harus diberikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku," ungkap Nasril.

 

Sementara itu, terkait masalah gaji demonstran yang belum dibayarkan Pemerintah Kabupaten Kampar tersebut. Nasril meminta agar pemerintah Kabupaten Kampar segera mencarikan solusinya.

 

"Tentunya, ini harus dibayarkan secepatnya dan apalagi tenaga kesehatan ini merupakan ujung tombak pelayanan yang langsung membantu masyarakat banyak salah satu solusinya mungkin bisa saja memotong anggaran yang tidak prioritas," titip Nasril. (TR/GP)